ANAK VS EKSPLOITASI

“Anak merupakan asset masa depan bangsa yang tak ternilai harganya…”
Berbicara tentang anak, maka kita akan berbicara tentang generasi masa depan. Anak merupakan asset masa depan bangsa yang tak ternilai harganya. Anak memerlukan bantuan dengan segala kelemahannya dari orang dewasa. Tidaklah mungkin anak diberi kebebasan asasi seperti orang dewasa, karena keterbatasan kemampuan anak itu sendiri. Di berbagai Negara, keberadaan anak cukup memprihatinkan, terutama di daerah konflik, rawan bencana serta kemiskinan yang merajalela. Anak tak mampu melawan keadaan itu. Sehingga dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak tiap Negara untuk melindungi hak-hak anak.

Konvensi Hak Anak
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 Nopember 1989 secara bulat menerima Konvensi Hak Anak (KHA) yang mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak.
Konvensi Hak Anak pasal 1 menerangkan bahwa anak adalah manusia di bawah usia 18 tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, usia dewasa telah dicapai sebelumnya Dalam pasal ini perhatian utama Konvensi Hak Anak adalah kepentingan anak. Hak-Hak fundamental anak sama seperti orang dewasa yaitu hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi dan hak berkumpul secara damai dan berserikat. Sebagai tambahan KHA berusaha memberikan tambahan perlindungan terhadap penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi anak (KHA, Pasal 32 sampai 36).
Demikian luasnya cakupan hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, sehingga untuk bisa mengingatnya dengan lebih mudah, dibuat pengelompokan tertentu. Salah satu cara pengelompokan yang populer ialah dengan membagi hak anak menjadi empat kategori, yakni hak hidup dan kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, hak untuk berkembang, dan hak untuk berpartisipasi.
Komite Hak Anak membagi Konvensi Hak Anak menjadi delapan kategori, sebagai berikut:
1. Langkah-langkah Implementasi Umum
2. Definisi Anak
3. Prinsip-prinsip Umum
4. Hak dan Kemerdekaan Sipil
5. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Pengganti
6. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
7. Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
8. Perlindungan Khusus
Dalam wacana HAM, ada tiga kewajiban dasar yang dikenal sebagai kewajiban generik (generic obligations). Kewajiban-kewajiban lain pada umumnya merupakan turunan atau derivat dari ketiga kewajiban generik tersebut. Tiga kewajiban generik dimaksud ialah:
• Kewajiban untuk menghormati (respect)
Artinya bahwa tiap negara memunyai kewajiban untuk menghormati agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi. Kecenderunngan tiap Negara tak akan terkendala mengenai hal ini, karena relative mudah dan tidak membutuhkan biaya.
• Kewajiban untuk melindungi (protect)
Artinya bahwa tiap Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan agar anak tidak dilanggar haknya oleh orang atau individu lain (termasuk orangtua anak sendiri), dan memberikan sanksi (biasanya sanksi pidana) bagi setiap pelanggaran. Perlindungan dimaksud biasanya diwujudkan dengan membuat aturan hukum di tingkat nasional, atau menyesuaikan aturan hukum nasional yang ada agar sesuai dengan standar serta ketentuan yang terdapat dalam Konvensi.
• Kewajiban untuk memenuhi (fulfill)
Artinya bahwa tiap Negara mempunyai kewajiban memberikan apa-apa yang diakui sebagai hak dalam ketentuan Konvensi yang ada. Misalnya, jika ditentukan bahwa setiap anak yang dituduh telah melanggar hukum pidana (mencuri) berhak untuk didampingi oleh seorang pengacara, maka Negara harus menyediakan pengacara dimaksud. Ini yang menjadi kendala, karena harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit seperti menggaji pengacara.

Anak Vs Eksploitasi
Miris sekali ketika kita mendengar ada anak yang bekerja memenuhi kebutuhan hidup. Coba kita tengok kota-kota di Indonesia. Salahsatu contohnya ketika penulis berkeliling Kota Tasikmalaya, penulis mendapati anak yang mencari uang dengan mengamen di perempatan jalan seperti perempatan jalan Sutisna Senjaya, Alun-alun dan tempat yang lain. Ini baru kota kecil yang berada di Jawa Barat, apalagi kalau jita “menengok” kota-kota besar. Ini sangat bertentangan amanat dari Konvensi Hak Anak yang menghendaki kebebasan pada anak dan tidak mengeksploitasinya. Apalagi ditambah bahwa Negara kita “katanya” menjamin anak terlantar.
Disamping itu, anak juga mempunyai hak dalam hal pendidikan. Anak yang merupakan asset masa depan, seharusnya diberikan pelayanan pendidikan. Meskipun hari ini pendidikan dasar (SD dan SMP) sudah bebas biaya, namun kebutuhan yang lain harus dipenuhi seperti membeli seragam sekolah, sepatu, alat tulis dan lain lain. Bagi masyarakat yang memang benar-benar ekonomi lemah merupakan hambatan yang besar. Jangankan untuk membeli barang seperti disebutkan tadi, untuk makan juga susah. Pemerintah seharusnya “membawa” anak sampai pada tataran masuk sekolah, tak cukup hanya membebaskan biaya operasional sekolah saja.
Kepedulian Bersama
Kompleksitas permasalahan dalam dunia anak membutuhkan kepedulian bersama. Pihak pemerintah yang mempunyai kewajiban penuh sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak dalam memproteksi hak-hak anak. Kebijakan pemerintah yang pro rakyat senantiasa digulirkan, termasuk untuk melindungi hak anak.
Keberadaan pihak swasta haruslah mempunyai kepedulian terhadap masa depan bangsa terutama hak-hak anak. Pihak swasta mempunyai keunggulan terutama dalam hal financial, sehingga adanya kendala ekonomi bisa diatasi dengan mudah.
Pihak selanjutnya yang tak kalah penting adalah masyarakat. Terkadang sebagian dari masyarakat terutama yang berada pada tataran ekonomi lemah menganggap kurang pentingnya pendidikan, sehingga dengan sewenang wenang dapat mengeksploitasi anak. Bahu membahu dari masyarakat tentang arti penting pendidikan merupakan pondasi awal dalam mewujudkan hak anak terutama pendidikan dasar.

One Response to ANAK VS EKSPLOITASI

  1. amtortesdi says:

    Cool sites

    […]we came across a cool site that you might enjoy. Take a look if you want[…]…

Leave a Reply